Lebih Dekat dengan Liena, SH., MHum Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar

BATUSANGKAR - Resmi dilantik Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Padang, Dr. Ridwan Ramli, SH., MH., Kamis (21/12/2023) di Axana Hotel Kota Padang, Liena SH., MHum., mulai hari pertama sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Jumat (22/12/2023) dengan melakukan ramah tamah dan koordinasi dengan semua hakim dan pegawai.

Liena, SH., MH yang dikenal sebagai pribadi yang akrab dan ramah ini sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua PN Semarapura Klungkung Bali.

Baca juga: Supriansa: UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

Sebelum menjabat WKPN Semarapura, Liena juga pernah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong Bogor.

Dalam perjalanan karirnya sebagai hakim, Liena SH., MHum  juga pernah menjadi Hakim di Pengadilan Negeri I A Dumai Riau, dimana sebelumnya Liena juga pernah menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

Saat ditanya wartawan pada hari pertama menjabat Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, Liena, SH., MHum mengatakan bahwa perpindahan tugas dan jabatan adalah pengabdian dan tanggung jawab sebagai pelayan  masyarakat yang mencari keadilan.

"Menjadi Hakim adalah menjadi pemberi kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, " jelas Liena.

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

Mengawali hari pertamanya di PN Barusangkar, Liena SH., MHum yang diawal karirnya juga pernah sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Sumbawa Besar NTB ini memberikan motivasi kepada seluruh hakim dan pegawai untuk tetap menjaga integritas dan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

"Kesan angker dan menakutkan harus bisa dihilangkan bagi masyarakat pencari keadilan, sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk menyelesaikan masalah melalui jalur pengadilan, " tutup Liena.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang