Komisi IX Nihayatul Wafiroh Tekankan Pengadaan Vaksin Harus Dibarengi Perencanaan yang Jelas

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi capaian target vaksinasi Covid-19 yang disebut telah mencapai 75 persen populasi masyarakat Indonesia. Melihat hal tersebut, Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh, menekankan pengadaan vaksin tahun 2022 harus dibarengi dengan perencanaan yang jelas.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pengadaan vaksin tahun 2022 jangan sampai menyebabkan penumpukan vaksin hingga menimbulkan adanya vaksin kadaluarsa yang dapat merugikan negara dan meresahkan masyarakat.  Diketahui penyediaan vaksin dengan mekanisme APBN sampai akhir tahun 2022 direncanakan mencapai 397, 6 juta dosis belum termasuk vaksin merah putih.

Baca juga: Mindo Sianipar Dorong Semua Pihak Selesaikan Permasalahan Sampah

"Karena sepanjang yang saya tahu bukan hanya vaksin yang untuk covid ini saja yang expired ya, termasuk meningitis kemarin juga banyak yang expired, " ujar Ninik dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI dan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Ninik menambahkan, meski akhirnya vaksin-vaksin yang kedaluwarsa telah diuji kembali dan diperpanjang masa kedaluarsanya, namun hal tersebut justru akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. "Karena ketika itu judulnya expired walaupun sudah di-extend, tetap saja trust masyarakat itu hilang. Jadi yang bener yang mana ini, jangan-jangan nanti kalau ada yang expired lagi di-extend lagi nih, " imbuhnya.

Baca juga: Ilham Bintang: Anggota Dewan, Anda Bukan Dewa Saudaraku

Oleh sebab itu, Ninik menilai roadmap program pengadaan vaksin yang jelas penting dirancang sebagai acuan pengadaan vaksin. "Saya pikir dengan roadmap program yang jelas kita menghindari adanya vaksin yang tidak layak lagi untuk dipakai, juga menghindari distrust dari masyarakat, " tutup legislator dapil Jatim III ini. (bia/sf)