JAKARTA - Komisi VI DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perbankan yang dinilai tetap berjalan dengan baik meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mendorong agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat semakin dominan di segmennya masing-masing sebagai perpanjangan tangan negara terhadap akses perbankan di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Martin dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Dirut PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Dirut PT Tabungan Negara (Persero) Tbk, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022).
"Kita tahu bahwa sebenarnya setiap bank ini memiliki misi kenapa dia kemudian menjadi bank milik negara, ada bank yang untuk mendorong korporasi, ada bank untuk mendorong nasabah kecil seperti BRI, juga ada bank yang didorong untuk mendukung sektor perumahan seperti BTN. Jadi saya pikir kekhususan-kekhususan ini tetap harus ada di bank-bank milik negara, " ujar Martin.
Selain itu, Martin saat membacakan kesimpulan rapat mengatakan bahwa Komisi VI DPR RI meminta ke-empat bank milik negara yakni BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN untuk terus berupaya meningkatkan akses perbankan masyarakat melalui berbagai channel layanan perbankan khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah yang belum bankable.
"Melaksanakan program-program kerja dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Bersinergi dan selalu berinovasi dalam rangka memperluas market share Bank BUMN secara nasional, regional maupun global, serta meningkatkan kinerja perusahaan dan menjamin kualitas layanan dan keamanan transaksi perbankan khususnya melalui channel digital, " sebut politisi Partai NasDem tersebut.
Sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional, Himbara diminta melakukan pendampingan kepada pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dan usaha ultra mikro dalam rangka meningkatkan daya saing para pelaku usaha tersebut. Selain itu, Himbara juga diminta untuk dapat mengantisipasi naiknya transaksi masyarakat menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta mengantisipasi dampak situasi perekonomian global dan potensi inflasi. (bia/sf)