Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

 JAKARTA – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong menegaskan bahwa dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi digital terbaik di Asia Tenggara, maka masyarakat harus siap menghadapi transformasi digital di berbagai aspek termasuk pelayanan publik.

Diprediksi pada tahun 2025 ekonomi digital di Indonesia tumbuh empat kali lipat dengan nilai mencapai 240 miliar USD.

Baca juga: Pemerintah Cabut izin Usaha Pertambangan HGU dan HGB Terlantar

“Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara sehingga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berbagai aspek pun harus dipersiapkan untuk melakukan transformasi digital termasuk sektor pelayanan publik di dalamnya, ” kata Dirjen IKP  dalam pembukaan Konvensi Nasional Humas (KNH) 2021, Selasa (15/12/2021).

Transformasi digital dikatakan Usman juga dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan kinerja terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat regulasi sekaligus pemberi layanan publik harus mampu beradaptasi dan bertransformasi menghadapi kondisi yang sangat dinamis.

Baca juga: Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Percepatan Reforma Agraria

“Konsep pelayanan yang dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan dengan alat apa saja menjadi sesuatu yang mendesak yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik, ” katanya.

Dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik pemerintah telah menempuh berbagai langkah seperti kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di sektor Kominfo misalnya adalah peningkatan konektivitas sebagai backbone transformasi digital.

Baca juga: Jonny G. Plate: WFH Lingkup Kominfo Tetap Mengedepankan Layanan Publik Secara Profesional

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pembangunan pusat data nasional untuk menuju single source of truth data. Untuk mengonsolidasi data yang tersebar di 2.700 data center dan ruang server di seluruh Indonesia ke dalam pusat data nasional.

Hal lain, kata Usman, Kominfo hingga tahun 2024 juga fokus pada percepatan penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi ke seluruh Indonesia.

Baca juga: Sumatera Utara Terima 43 SK Hutan Sosial dari Presiden Republik Indonesia

Pada tahun 2021 proyek pembangunan stasiun bumi satelit multifungsi atau Satelit Republik Indonesia (Satria) telah dimulai dan rencananya akan memiliki 11 stasiun bumi atau Gateway yang akan membuka dan mendukung konektivitas di seluruh penjuru di daerah mulai dari barat hingga timur Indonesia.

"Dengan adanya proyek ini efisiensi biaya internet, implementasi e-government, e-education dan e-healthy akan semakin terasa dalam jumlah yang signifikan, ” katanya.

Baca juga: Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan

Secara tidak langsung hal ini dikatakan Usman akan memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan pendidikan, pembangunan ekonomi, dan institusi pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Usman juga menyinggung bahwa seiring dengan transformasi digital juga diperlukan peningkatan pola pikir dan pola kerja baik pemerintah maupun masyarakat.

Diakuinya bahwa tidak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang masih belum sepenuhnya menguasai teknologi informatika. Belum lagi akses internet yang terbuka juga membawa dampak negatif terutama dari menyeruaknya informasi keliru, kabar bohong, atau hoaks.

“Sehingga diperlukan literasi secara menyeluruh baik kepada ASN sebagai pelayan publik maupun masyarakat secara umum, ” katanya.

Penyebaran hoaks diakuinya masih tinggi. Kementerian Kominfo mengidentifikasi sebanyak 9.151 kabar bohong dalam kurun waktu Agustus 2018 hingga Oktober 2021.

Baca juga: Pemerintah Arab Buka Kuota Haji, Untuk Kuota Maluku Utara, Ini Kata Kakanwil Kemeng Malut

“Kategori terbanyak terkait kabar bohong ada di sektor kesehatan sebanyak 1.931 isu, ” katanya.

Selain itu konten negatif di media sosial juga masih tinggi. Sejak tahun 2018 hingga Oktober 2021, Kominfo sudah menangani lebih dari satu juta konten negatif hanya dari platform Twitter saja. “Terlebih di saat pandemi berita tidak benar membanjiri ruang publik, ” kata Usman.

Untuk menanggulangi hal ini, Kementerian Kominfo dikatakannya telah mengoperasikan mesin deteksi sebagai langkah untuk menangkal konten-konten negatif di internet. Mesin ini mampu mengklasifikasikan jutaan tautan yang terdeteksi mengandung konten negatif.

“Dari hasil ini kemudian kami buatkan lagi narasi klarifikasi atau narasi counter atau kontra narasi untuk meluruskan informasi yang meresahkan masyarakat tersebut, ” katanya.

Pada kesempatan tersebut Usman Kansong tak lupa menyampaikan harapannya agar Persatuan Humas (Perhumas) dan Pemerintah bisa saling menjaga dan saling mendukung karena punya tujuan yang sama.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

“Resiliensi dan optimisme untuk Indonesia tumbuh. Hal ini juga senada dengan semangat Indonesia di G20 bahwa dari Indonesia pulih bersama. Narasi ini begitu kuat sehingga perlu kita jadikan narasi yang menyemangati bangsa ini untuk dapat pulih bersama dari hantaman pandemi, ” ujarnya. (***)